PENGUATAN BUMN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL

PENGUATAN BUMN SEBAGAI PILAR

PEREKONOMIAN NASIONAL

Oleh: Suparji

 

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki kedudukan dan peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan produksi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pembentukan BUMN dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu untuk menciptakan kesejahetraan umum.

BUMN bertujuan memperoleh keuntungan dan mengemban beberapa tugas yang lebih bersifat makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi/harga, dan untuk memenuhi sifat penugasan layanan publik atau agent of development serta pioneering.

Pada saat ini, BUMN dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan beberapa perbaikan-perbaikan sistem manajemennya untuk mengangkat kinerjanya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem. Paradigma BUMN secara simultan dapat diubah, termasuk mindset manajemen, karyawan dan sistem teknologinya harus dilakukan perbaikan.[1]

Penguatan BUMN

Keberadaan BUMN sebagai pilar perekonomian nasional harus terus dilakukan perbaikan dengan melakukan penguatan-penguatan baik secara struktural maupun kultural. Paragraf-paragraf berikut ini akan menguraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat BUMN

Independensi BUMN

Independensi merupakan keniscayaan agar BUMN menjadi pilar perekonomian nasional. Untuk memahami independensi dapat dikaitkan dengan independensi bank sentral.  Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank sentral dapat berarti dua hal. Pertama, bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya. Kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.

Secara umum, lembaga independen menurut Alder disebut sebagai Non-department bodies, public agencies, commissions, board dan authorities. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berfungsi sebagai a quasi governmental world of appointed bodies dan bersifat non departmental agencies, single purpose authorities, dan mixed public-private institutions. Sifatnya Kuasi atau Semi Pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut selain disebut auxiliary state`s organ juga disebut sebagai self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix-function).

Selengkapnya PENGUATAN BUMN