MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP

MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN KUHP

Oleh: Suparji

 

  1. Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) berarti menjunjung tinggi supremasi hukum yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control).

Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi peran hukum dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (predictability), yang didasarkan pada kepastian hukum (rechtszekerheid), kemanfaatan, dan keadilan (gerechtigheid).

Pedoman dan dasar  rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Prolegnas memuat pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu. Prolegnas disusun oleh DPR bersama Pemerintah yang dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh DPR. Hal ini sesuai dengan hasil amandemen pertama UUD 1945 yang menggeser penjuru atau titik berat pembentukan UU dari Pemerintah ke DPR. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen pertama berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.[1]

Salah satu agenda reformasi hukum nasional adalah memperbaharui KUHP.[2] Gagasan untuk merevisi KUHP sudah muncul sejak tahun 1960-an. DPR periode 2014-2019 telah mengambil momentum untuk membahas RUU berskala besar ini, baik dari kebesaran skala peran dan pengaruhnya dalam penegakan hukum di Indonesia, melainkan juga dari ruang lingkup materinya secara fisik.

Pembahasan RUU KUHP dengan dua buku dan total 786 pasal akan dilaksanakan secara maraton dan ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun. Metode pembahasan dilakukan dengan clustering atau topik permasalahan berdasarkan karakteristik isu. Pemerintah telah memaparkan sejumlah substansi pokok RUU KUHP dengan banyak mengadopsi konsep restorative justice. Misalnya, ada penambahan beberapa jenis pidana baru, yakni hukuman pengawasan dan hukuman kerja sosial sebagai pidana pokok, di luar hukuman penjara fisik. Dalam kaitan pidana mati akan diatur dalam pasal tersendiri yang bersifat khusus, dan dilihat sebagai upaya akhir untuk mengayomi masyarakat.

Selengkapnya MAKALAH KUHP