HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN

HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PENGGANTIAN

DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN

Oleh : Erman Rajagukguk

Hakim di sistem “civil law” tidak boleh menolak suatu perkara karena Undang-Undang tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus mencipta hukum, dengan menggali hukum yang hidup di masyarakat. Ini dapat disamakan dengan peranan hakim di ”common law”, yaitu “judge made law” hakim mencipta hukum. Contoh yang cukup menarik adalah berkenaan dengan permohonan Apriyanti yang sejak kecil tertulis berjenis kelamin perempuan berganti menjadi laki-laki (Detiknews, 13 Mei 2015). Lama sebelumnya pada tahun 1973, Iwan Rubianto minta Pengadilan mengesahkan perubahan sexnya dari laki-laki menjadi perempuan, sekaligus mengesahkan namanya menjadi Vivian Rubianty. Kemudian diikuti oleh Hendricus Soekotjo menjadi Henriette Soekotjo pada tahun 1978.

Vivian Rubianty

Iwan Rubianto setelah melakukan operasi kelamin di Singapura, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan ia menjadi wanita dengan nama  Vivian Rubianty.

Duduk perkaranya bermula dari Iwan Rubianto melakukan operasi kelamin di Singapura. Sesampainya di Indonesia dengan bantuan advokat Adnan Buyung Nasution mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar statusnya yang semula lahir sebagai laki-laki, setelah mengalami operasi kelamin, ditetapkan sebagai perempuan. Sampai hari ini tidak ada ”Undang-Undang Pengesahan Penggantian Kelamin” di Indonesia, namun hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut berasal dari Hukum Perancis, dimana Hakim dapat dijatuhkan hukuman pidana bila tidak  memberikan keadilan karena tidak mau memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.[1]

[1] John Bell, Sophie Boyron, and Simon Whittaker, Principles of French Law, (New York: Oxford University Press, 1998). h. 67.

HAKIM INDONESIA MENGESAHKAN PERUBAHAN KELAMIN